Hubungan luar negri era Kepemimpinan Presiden Seoharto
Pada masa kepemimpinan Soeharto (1967–1998), kebijakan luar negeri Indonesia mengalami sejumlah perubahan signifikan dibandingkan era sebelumnya di bawah Soekarno. Soeharto mendorong pendekatan yang lebih pragmatis dan stabil dalam hubungan internasional. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik yang dibangun Soeharto:
1. Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif
Soeharto melanjutkan prinsip bebas aktif yang menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia sejak era Soekarno, namun dengan penekanan yang lebih besar pada stabilitas, pembangunan ekonomi, dan peran yang lebih moderat di kancah internasional. Indonesia di bawah Soeharto menjauh dari retorika anti-Barat yang lebih agresif dan berfokus pada pembangunan hubungan baik dengan berbagai negara, baik dari blok Barat maupun Timur.
2. Hubungan dengan ASEAN
Salah satu kontribusi terbesar Soeharto di bidang diplomasi adalah perannya dalam pembentukan dan penguatan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) pada tahun 1967, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Soeharto memandang ASEAN sebagai sarana untuk menjaga stabilitas kawasan dan memajukan kepentingan ekonomi Indonesia. Indonesia memainkan peran aktif dalam mendorong resolusi damai di kawasan, termasuk dalam konflik Kamboja.
3. Hubungan dengan Amerika Serikat dan Negara Barat
Setelah menjauh dari hubungan dekat dengan blok komunis pada era Soekarno, Soeharto mempererat hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Kerjasama ekonomi dan militer antara Indonesia dan AS berkembang pesat, dengan Indonesia menjadi sekutu strategis AS di Asia Tenggara dalam konteks Perang Dingin. Hubungan ini sangat didorong oleh kebutuhan akan bantuan pembangunan, investasi asing, dan perlindungan keamanan.
Di sisi lain, Indonesia juga menjaga hubungan baik dengan negara-negara Eropa Barat seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Negara-negara ini memberikan banyak bantuan dalam bentuk investasi dan kerjasama perdagangan.
4. Hubungan dengan Uni Soviet dan Blok Timur
Meskipun mengadopsi kebijakan yang lebih dekat dengan Barat, Soeharto tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara blok Timur, termasuk Uni Soviet dan RRC (Republik Rakyat Cina). Setelah memutus hubungan diplomatik dengan Cina pada 1967 karena keterlibatan Cina dalam mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI), Indonesia akhirnya memulihkan hubungan diplomatik pada tahun 1990. Dengan Soviet, meskipun ada ketegangan di awal, Soeharto menyadari pentingnya mempertahankan keseimbangan kekuatan diplomatik.
5. Hubungan dengan Negara-Negara Timur Tengah
Soeharto menjalin hubungan erat dengan negara-negara di Timur Tengah, terutama dalam konteks minyak dan hubungan ekonomi. Saat Krisis Minyak 1973, Indonesia menjadi anggota penting dalam OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Soeharto juga mempererat hubungan dengan negara-negara Muslim, termasuk Arab Saudi, dan memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik dunia Islam melalui organisasi seperti OKI (Organisasi Kerjasama Islam).
6. Pendudukan Timor Timur
Salah satu kebijakan luar negeri Soeharto yang paling kontroversial adalah invasi dan aneksasi Timor Timur pada tahun 1975. Setelah Portugal mundur dari Timor Timur, Indonesia melihat kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Invasi ini mendapat kecaman dari komunitas internasional, namun selama beberapa dekade, Indonesia berhasil mempertahankan kontrol atas Timor Timur dengan dukungan diplomatik dari beberapa negara, termasuk AS dan Australia, meskipun terus menghadapi tekanan dari lembaga internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia.
7. Peran di PBB dan Gerakan Non-Blok
Soeharto menjaga peran aktif Indonesia di forum internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok. Indonesia terus berpartisipasi dalam berbagai inisiatif perdamaian internasional dan memainkan peran mediasi dalam konflik regional, termasuk di Kamboja. Soeharto melihat Non-Blok sebagai forum yang relevan bagi Indonesia untuk menjaga kebijakan luar negeri yang bebas dari pengaruh kekuatan besar dunia.
8. Hubungan Ekonomi Internasional
Di bawah Soeharto, Indonesia membuka pintunya untuk investasi asing, terutama dari negara-negara maju. Pemerintahannya menandatangani berbagai kesepakatan bilateral yang mendorong aliran modal, teknologi, dan perdagangan. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa ini sangat berorientasi pada mendukung pertumbuhan ekonomi domestik melalui integrasi dengan ekonomi global.
Kesimpulan
Kebijakan luar negeri Soeharto berfokus pada pragmatisme, stabilitas, dan pembangunan ekonomi, yang membedakannya dari pendekatan yang lebih ideologis pada era sebelumnya. Soeharto berhasil menjaga keseimbangan hubungan diplomatik antara blok Barat dan Timur, memperkuat peran Indonesia di ASEAN, dan mempromosikan kepentingan ekonomi di arena internasional. Meskipun mendapat kritik atas beberapa kebijakan kontroversial seperti aneksasi Timor Timur, peran diplomatik Indonesia di bawah Soeharto tetap signifikan dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan posisi Indonesia di dunia.
