Masa Kepemimpinan (1966–1998)

Pengangkatan sebagai Pejabat Presiden (1966):

• Pada 11 Maret 1966, Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno, yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Setelah serangkaian manuver politik, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS pada tahun 1967 dan secara resmi menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1968.

Orde Baru dan Pembangunan Ekonomi:

• Era Orde Baru ditandai oleh stabilitas politik yang kuat dan fokus besar pada pembangunan ekonomi. Soeharto meluncurkan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita), yang bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian, industrialisasi, dan infrastruktur. Keberhasilan Revolusi Hijau pada 1984 membuat Indonesia mencapai swasembada pangan. Program-program besar seperti transmigrasi, pembangunan BUMN, dan infrastruktur besar-besaran membantu mendongkrak perekonomian Indonesia.

Kebijakan Otoritarianisme:

• Namun, pemerintahan Soeharto juga dikenal otoriter. Media diawasi ketat, kebebasan berbicara dibatasi, dan partai politik berada di bawah kontrol kuat pemerintah. Soeharto juga menciptakan Golkar, partai politik yang mendominasi Pemilu selama Orde Baru. Meski ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, rezim ini juga dicirikan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang semakin memperburuk reputasi pemerintahannya.

Krisis Ekonomi Asia (1997):

• Pada tahun 1997, Indonesia terkena dampak hebat dari Krisis Moneter Asia. Rupiah terdepresiasi drastis, inflasi melonjak, dan terjadi kerusuhan massal. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto semakin besar, baik dari masyarakat umum maupun elit politik. Tekanan domestik dan internasional akhirnya membuat Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa.